Sabtu, 11 Januari 2025 pukul 12.30 WIB, bertempat di Ruang Swarna Bumi DPRD Kota Jambi, Kasi Pidum, Yoyok Satrio, S.H., M.H mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi Dalam Rangka Pengumumam Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh, Pj. Walikota Jamb, Sri Purwaningsih, S.H., M.A.P, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E, Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, Wakil Ketua II DPRD Kota Jambi, Jefrizen, Wakil Ketua III DPRD Kota Jambi, Naim, Dandim 0415/Jambi diwakili oleh, Letkol Har Heriansyah, Dandenpom II/2 Jambi diwakili oleh Wadandenpom, Mayor CPM Syahrial, Kapolresta Jambi diwakili oleh Kapolsek Kota Baru, AKP Jimi Fernando, S.I.K, Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, Sekda Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si., Kepala OPD terkait, Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dan Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., M.M., atau yang mewakili
Dalam sambutannya, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan masyarakat Kota Jambi dan berkomitmen untuk memimpin dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya semangat persatuan setelah proses pemilihan dan mengajak semua elemen masyarakat untuk bekerja sama demi kemajuan Kota Jambi. Sambutannya mencerminkan optimisme dan visi ke depan untuk membangun kota yang lebih maju dan sejahtera.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, juga menyampaikan keyakinannya bahwa kepemimpinan Dr. Maulana akan membawa inovasi dan perubahan positif. Dukungan penuh dari DPRD mencerminkan harapan besar agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih mampu mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik bagi Kota Jambi.
Dalam hal ini Kepala Seksi Intelijen mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Jambi akan terus memantau perkembangan situasi politik dan sosial di Kota Jambi, khususnya pada masa transisi pemerintahan.
“Deteksi dini terhadap potensi konflik atau isu yang dapat mengganggu stabilitas perlu dilakukan secara cermat, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang cepat dan tepat. Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait seperti DPRD, TNI, Polri, dan pemerintah daerah perlu diperkuat guna memastikan sinergi dalam mendukung program pemerintahan baru.” ujarnya
“Dukungan hukum terhadap kebijakan pemerintahan yang baru juga harus diberikan untuk memastikan pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dilakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.” pungkasnya
